Sikap Diamnya Ramai Diprotes, Jokowi Akhirnya Serukan Stop Kekerasan di Rohingya


Republik.in ~ Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait tragedi yang menimpa muslim Rohingya.

Dalam keterangan persnya yang disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Jokowi meminta krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar segera dihentikan. Presiden Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk membantu mengatasai krisis kemanusiaan di Rakhine State.

"Kekerasan dan krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan," kata Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 3 September 2017. Dalam kesempatan itu, Jokowi didampingi Menkopolhukam Wiranto, Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno, dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

Jokowi menyatakan pemerintah berkomitmen untuk terus membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakt sipil di Indonesia, dan juga masyarakat internasional mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine State.

Lebih jauh, Jokowi menyatakan telah menugaskan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dan komisi penasihat khusus untuk Rakhine State Kofie Annan. Dan, Minggu sore tadi, kata Jokowi, Menlu telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan. "Dan memberikan perlindungan pada semua warga, termasuk muslim di Myanmar, dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini setelah 10 hari dari Tragedi pembantaian muslim Rohingya yang dilancarkan pasukan rezim Myanmar pada Jum'at 25 Agustus lalu yang telah menewaskan sedikitnya 400 muslim Rohingya dan lebih 30ribu yang terpaksa eksodus setelah ribuan rumah mereka dibakar pasukan Myanmar.

Sebelumnya banyak pihak mendesak Presiden Jokowi untuk menyatakan sikap tegasnya secara langsung terkait genosida yang terpampang nyata di depan mata ini, di negara ASEAN, tetangga sendiri.

Dari mulai publik di sosial media, komisioner HAM Natalius Pigai, sampai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

Ternyata butuh waktu 10 hari untuk presiden RI untuk mengeluarkan pernyataan. Itupun setelah ramai desakan publik.
ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIK.in
Sumber Berita : tempo.co dan tambahan redaksi
close
https://t.me/republikin