AS Tegas Menolak Tekan Myanmar, Meski Mengaku Khawatir Terhadap Rohingya


Republik.in ~ Utusan AS untuk PBB, Nicky Hailey, Jumat (08/09), mendesak pemerintah Myanmar menghormati hak-hak warga sipil selama operasi keamanan. Di waktu bersamaan, pejabat Departemen Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Tenggara, Patrick Murphy, menegaskan negaranya menolak memberi tekanan atas sanksi kepada pemerintah Myanmar.

Hailey mengatakan, seperti dilansir Al-Jazeera pada Sabtu (09/09), Amerika Serikat akan terus mendesak pihak berwenang Myanmar memberikan bantuan kemanusiaan yang mereka janjikan kepada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat kekerasan di provinsi Arakan sesegera mungkin. Ia mengaku negaranya sangat prihatin atas laporan kekerasan terhadap warga sipil tidak berdosa yang berlanjut.

Utusan AS untuk PBB itu mengatakan akan terus menyeru pasukan keamanan Myanmar untuk menghormati hak-hak warga sipil selama operasi keamanan. Serangan terhadap warga sipil hanya akan meningkatkan kekerasan di lapangan dan mencegah harapan solusi jangka panjang, terutama penerapan rekomendasi Kofi Annan yang semua pihak mendapat manfaat.

Pada bagiannya, Murphy menyatakan mengutuk berbagai jenis serangan, baik yang menargetkan pasukan keamanan Myanmar atau warga sipil Rohingya. Kepada wartawan ia menambahkan bahwa jika serangan tersebut dilakukan oleh pihak berwenang, itu harus dijalankan sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia.

Dia menunjukkan bahwa negaranya telah berdialog dengan pemerintah Myanmar dan tentaranya, “yang memiliki peran kunci” di wilayah tersebut, untuk menghentikan kekerasan.Pemerintah telah menghadapi tantangan keamanan “besar” di Arakan.

Pejabat resmi Deplu AS ini menekankan bahwa negaranya tidak akan menjatuhkan sanksi atau bahkan tekanan terhadap pemerintah Myanmar terkait yang terjadi di Arakan. Pendekatan kami, lanjutnya, bekerja sama untuk membantu mereka.

“Kami ingin bekerja sama dengan pemerintah Myanmar yang menghadapi situasi kompleks sebagaimana yang terjadi di Arakan,” ujarnya.

Pernyataan pejabat tinggi AS ini di saat dunia ramai-ramai mengutuk pemerintah Myanmar atas kekejamannya terhadap Rohingya. Kurang dari sebulan, menurut laporan PBB, sebanyak 1000 warga Rohingya tewas di tangan militer. Lebih dari 290 ribu warga minoritas itu melarikan diri ke Bangladesh.

ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIK.in
Sumber Berita : kiblat.net
close
https://t.me/republikin