Video: Anies Bela Rohingya, Eh Jokowi Salaman Mesra Dengan Pembantai Umat Islam


Republik.in ~ Anies Baswedan mengutuk penindasan atas etnis Rohingya. Dia menyerukan agar Komite Nobel Norwegia mencabut hadiah Nobel Perdamaian yang diberikan kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.

Di video berdurasi 1 menit 20 detik itu, Anies dengan tegas menyampaikan pesannya. Dia menilai Aung San Suu Kyi tidak peduli dan mendiamkan penindasan terhadap etnis Rohingya.

"Saya menyerukan kepada Komite Nobel Norwegia untuk mencabut hadiah Nobel Perdamaian yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi. Nobel Perdamaian itu diberikan kepadanya atas perjuangannya untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Maka sungguh disayangkan, tidak dapat diterima dan tidak dapat dipahami ketika seorang peraih Nobel Perdamaian hanya berdiri diam, tidak bertindak dan mengabaikan kekejaman ini," kata Anies.

(Video terlampir di bawah)

BEDA DENGAN JOKOWI

Pernyataan tegas Anies Baswedan tersebut dinilai berbeda dengan cara Jokowi menyikapi pembantaian umat muslim Rohingya. Bahkan sebuah artikel yang diterbitkan media asing, The Diplomat, membandingkan pendekatan yang berbeda dari Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Abdul Razak dan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal krisis Rohingya di Myanmar. Najib dinilai memperlakukan isu Rohingya secara gamblang sebagai isu agama, sedangkan Jokowi dinilai menghindari cara seperti itu.

Jokowi dinilai memilih menghindari isu agama dalam menyikapi krisis Rohingya. Terlebih, isu agama sensitif di Indonesia—negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.

”Kita hanya bisa memuji Jokowi untuk tidak mengambil umpan, yang menggoda Presiden Indonesia mengingat ketegangan masalah agama di negaranya,” bunyi artikel Hutt yang diterbitkan The Diplomat.

Presiden Jokowi bahkan melaksanakan kunjungan kehormatan kepada pembantai kaum Muslimin Rohingya Arakan Presiden Republik Uni Myanmar, U Thein Sein di Nay Pyi Taw,Rabu, (12/11/2014). Musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un.

Meski jelas-jelas pemerintah Myanmar telah melakukan etnic cleansing terhadap umat Islam di Myanmar Selatan, Jokowi menegaskan Indonesia akan tetap menjadi sahabat Myanmar dalam mengembangkan hubungan bilateral dan dalam konteks pemajuan ASEAN.

Jokowi dan U Thein Sein menyepakati sejumlah hal yang menjadi prioritas bersama kedua negara. Dalam konteks kerja sama bilateral, Indonesia siap bekerja sama dalam meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara, diantaranya melalui peningkatan investasi BUMN dan pihak Swasta Indonesia di Myanmar, khususnya di sektor pertambangan, infrastruktur, dan telekomunikasi. Selain itu, kedua Presiden sepakat untuk menjajaki pembukaan penerbangan langsung (direct flight) dan perbankan langsung (direct banking) RI-Myanmar guna semakin meningkatkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

Sikap Pemerintah Indonesia?

Sungguh ironi, saat Eropa dan Amerika telah mendorong Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengeluarkan resolusi yang berisi kecaman terhadap tindakan pembersihan etnis atau genosida kepada muslim Rohingya di Myanmar, justru pemerintah Indonesia malah menolak resolusi itu. Padahal, Indonesia dan Myanmar merupakan negara tetangga di AsiaTenggara.

Hal ini menjadi pembahasan utama dalam diskusi antara Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon saat menerima Ketua Parlemen Agama se-dunia Imam Abdul Malik Mujahid di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Rabu (29/10/14). Abdul Malik didampingi sejumlah intelektual muda Islam, diantaranya Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud.

“Kongres Amerika adalah yang pertama akan membuat resolusi tentang Rohingya, dan meminta dukungan dari Indonesia. Namun kabarnya,Indonesia malah termasuk negarayang tidak mensupport pencegahan genosida di Rohingya. Kami akan membahas inidi Komisi I DPR dan Badan Musyawarah,” jelas Fadli usai pertemuan, seperti diwartakan laman rersmi DPR-RI.

Politisi Gerindra ini memastikan, jika masukan ini sudah dibahas di DPR, bahkan akandibahas di Rapat Paripurna, maka akan menjadi sikap resmi dari Parlemen Indonesia.Sehingga, sikap Indonesia di dunia internasional sejalan dengan konstitusi, dan merupakan murni sikap dari masyarakat Indonesia.

“Kita akan meminta Komisi I DPR untuk memanggil Menteri Luar Negeri, agar sikap kita sejalan dengan konstitusi kita. Kan konstitusi kita banyak membicarakan hal tentangHak Asasi Manusia. Saya rasa masyarakat kita juga concern terhadap kasus Rohingya,supaya tidak terlibat aktif untuk mencegah genosida di Rohingya. Apalagi ini terjadi dinegara kawasan Southeast Asia,” imbuh Fadli.

Fadli menambahkan, soal keselamatan pengungsi itu harus dijamin, sesuai dengan prosedur UNHCR atau lainnya. “Untuk alasan kemanusiaan, pengungsi harus diberikan transit area yang baik, diperlakukan secara manusiawi, karena mereka ini adalah korban hak asasi manusia,” tutup Fadli.

Abdul Malik mengaku heran dengan sikap Indonesia yang menolak resolusi untukmengecam tindakan genosida di Myanmar. Apalagi Indonesia merupakan negaraberpenduduk muslim terbesar di dunia dan anggota ASEAN.

Berikut video pembelaan Anies Baswedan terhadap muslim Rohingya



ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIK.in
Sumber Berita :  
https://www.intelijen.co.id/jokowi-kunjungan-kehormatan-kepada-pembantai-umat-islam-rohingya-u-thein-sein/
https://international.sindonews.com/read/1166280/40/beda-jokowi-dan-pm-malaysia-sikapi-rohingya-disorot-media-asing-1482859055
close
https://t.me/republikin