Jokowi Jor-Joran Investasi, Tapi Daya Beli Rakyat Turun, BKPM: Ini Misteri


Republik.in ~ Dalam logika ekonomi, ketika realisasi investasi tumbuh maka bisa berdampak terhadap lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan penghasilan dan kemampuan daya beli masyarakat. Logika itu ternyata tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menganggap ini adalah misteri. Begitulah diungkapkannya ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8/2017) dikutip dari detik.com

"Ini harus ada penjelasannya, kok bisa investasi naik terus tapi daya beli malah turun, harusnya investasi naik penghasilan naik, sehingga permintaan naik, tapi ini misteri," kata Thomas.

Akumulasi realisasi investasi dalam enam bulan (semester I) 2017 adalah Rp 336,7 triliun atau lebih tinggi 12,9% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp 298,1 triliun. Industri ritel sebagai gambaran daya beli masyarakat jatuh, dengan pertumbuhan hanya 3% atau lebih rendah dari kondisi normal yang sebesar 12-14%. Sedangkan inflasi per Juli 3,88% (year on year/yoy).

"Berarti pertumbuhannya (ritel) di bawah inflasi, jadi netto inflasi malah bisa menciut," tegas Thomas.

Secara umum, kata Thomas ekonomi Indonesia tumbuh stabil dengan 5,01% pada kuartal I-2017 dan proyeksi 5,1% pada semester I-2017. Meski ada perlambatan untuk industri ritel, baik penjualan maupun investasi, Thomas masih yakin masih bisa ditambal dari sektor lainnya.

Sehingga target investasi Rp 678,8 triliun sampai akhir tahun bisa tercapai. Begitu juga dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2%.

Hanya saja, kekhawatiran Thomas adalah mengenai struktur investasi. Ini pun sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa kalau semakin banyak masuk ke sektor padat modal, maka risikonya penyerapan tenaga kerja bisa tidak optimal dan kembali lagi pada pelemahan daya beli.

"Jadi ujungnya bergantung kepada bisnis confidence, keyakinan dunia usaha, dan itu sangat dipengaruhi regulasi," ujarnya.

Kepastian dalam penerbitan regulasi menjadi penekanan Presiden Jokowi sejak beberapa waktu terakhir. Bahkan dua kementerian disebut langsung dalam rapat kabinet agar mengevaluasi kembali regulasi yang sudah diterbitkan.

"Kalau regulasi-regulasi kita ngawur, dan keluarnya mendadak-mendadak tanpa masa transisi, masa sosialisasi itu kan akan menghantam keyakinan dunia usaha dan akan menimbulkan ketidakpastian, kecemasan. Itu yang membuat dunia usaha lebih mengorientasikan dunia usaha untuk mengurangi lembur, sungkan untuk keluar uang melatih pekerjanya, kalau nantinya tidak ada order kan percuma," pungkasnya.

ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIK.in
Sumber Berita : detik.com
close
Banner iklan disini