Wiranto Ancam Bidik Pegawai Swasta Pendukung HTI, Warganet: Sekalian Pak, Tukang Gali Sumur Juga!


Republik.in ~ Sanksi yang akan diterapkan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai pengurus akan diberikan dengan mengacu kepada ketentuan yang tertera di aturan tentang Aparatur Sipil Negara.

Adapun, aturan itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN beserta Peraturan-peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya.

“Di pusat dan di daerah sama. Perlakuannya sama. Dicatat, kemudian sesuai undang-undang yang mengatur disiplin pegawai ya, disiplin PNS atau ASN, ada undang-undangnya yang mengatur disiplin kepegawaian di sana. Ada, tahapannya (pemberian sanksi) ada,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto Rabu (26/7) di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Wiranto menyampaikan, selain PNS, sanksi juga direncanakan untuk diberikan kepada pegawai swasta yang terlibat sebagai pengurus di ormas yang telah dibubarkan pemerintah itu. Wiranto belum mau membeberkan secara spesifik jenis sanksi itu.

Hanya, mantan Panglima ABRI itu menekankan bahwa sanksi kemungkinan sebatas konsekuensi atas pelanggaran kedisiplinan saja. “Kita harapkan tidak menimbulkan gejolak. Kita soft saja,” ujar Wiranto.

Atas ancaman sanksi tersebut, seorang warga net dengan nama Balya Nur menanggapi melalui akun facebooknya.

“Sudah kepalang basah,Pak. Sekalian saja. Sopir angkot simpatisan HTI, cabut SIM-nya. Kalau dia pedagang, sita dagangannya. Kalau dia musisi, larang lagunya beredar. Kalau dia tukang gali sumur, tutup sumurnya biar dia jadi penghuni sumur seumur hidup. Padahal pengurus HTI masih bebas bicara di televisi, di sejumlah acara diskusi. Siap-siap saja penyiar yang mewawancarai HTI dan moderator akan kena sangsi juga,”kata Balya.

ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIK.in
Sumber Berita : facebook.com/balya.nur/posts/1292927090819495
close
Banner iklan disini