Saat Pilpres: "Petani Harus Dimuliakan, Stop Impor!"; Usai Jadi Presiden Jor-Joran Impor


Republik.in ~ Pemerintahan Jokowi kerap kali melakukan impor, mulai dari impor daging, impor beras, LPG, hingga cangkul pun diimpor. Masyarakat menyayangkan hal ini karena dinilai menyalahi janji kampanye Pilpres 2014 yang lalu. Yaitu janji untuk Stop Impor.

Seperti diberitakan di berbagai media, salah satunya Tempo.co (2/7/2014) :

***

Calon presiden Joko Widodo mengaku akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla. Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.

"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014).

Menurut Jokowi, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi. Jokowi pun memuji beras Cianjur yang pulen dan wangi.

"Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan," ucapnya.

Jokowi juga mempertanyakan alasan Indonesia harus melakukan impor.

"Saya enggak ngerti sebabnya. Ada yang tahu sebabnya apa?" tanya Jokowi. "Bocor, bocor," jawab warga Cianjur kompak. Menurut Jokowi, jika pemerintah memiliki niat, maka langkah untuk menghentikan impor bisa terlaksana. Ia pun kembali menegaskan, jika terpilih untuk memimpin bangsa Indonesia bersama Jusuf Kalla, ia akan menghentikan kebijakan impor.

***

Impor Garam Kuota Tak Terbatas, Dikecam Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim

Dan isu impor yang terhangat saat ini adalah impor Garam. Pemerintah telah mengeluarkan izin impor garam. "Impor garam industri sudah jalan. Sudah keluar," katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflaai 2017 di Grand Sahid Jaya Hotel, Kamis (27/7/2017).

Kuota impor yang diizinkan pun tidak lagi ada batasan. Hal itu mengingat besarnya kebutuhan garam saat ini. Namun, Enggar tidak mengetahui pasti berapa total kebutuhan garam industri secara nasional. "(Besaran impor, Red) sesuai dengan ketentuannya, rekomendasinya dari KKP," lanjut dia.

Hal ini mendapat kritikan tajam dari Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. Menurutnya, situasi gagal panen garam pada 2016 ini menjadi celah importir garam untuk mendesak pemerintah membuka keran impor.

Menurut Halim, luas pertambakan garam nasional produktif terus bertambah, dari 13.639 hektare menjadi 24.254 hektare, dan tersebar di 44 kabupaten/kota di Indonesia. Ia menegaskana impor garam sejatinya merupakan kebijakan bunuh diri.

“Terlebih pada akhir Juli-September 2017, panen garam rakyat akan dimulai. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membuka keran impor baru setelah mendatangkan 70.000 ton garam impor dari India dan Australia pada awal 2017 yang menyebabkan tertangkapnya direktur PT Garam,” ujar Halim kepada Tirto, Kamis (27/7/2017).

Berdasarkan data Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Juli 2017) sejak 2010-2016 kebutuhan garam nasional sebanyak 80 persen dipasok dari keran impor. Misalnya, pada 2010 kebutuhan garam nasional untuk konsumsi dan industri dipatok 3,5 juta ton, sementara produksi nasional hanya sekitar 1.621.338 ton sehingga 2.080.000 ton sisanya dipasok dari impor.

Hal yang sama juga terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh, kata Halim, pada 2014 kebutuhan garam nasional dipatok sekitar 3.611.990 ton, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 2.190.000 ton, sehingga kekurangannya ditutup dengan impor sebanyak 1.950.000 ton.
ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIK.in
Sumber Berita : berbagai sumber
close
Banner iklan disini