Pengamat: Perpindahan Ibukota, Pemborosan Ditengah Defisit & Utang Negara


Republik.in ~ Wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya masih menjadi perdebatan banyak pihak, selain dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai pemerintah tak usah buru-buru merealisasikan rencana ini, juga dari pengamat dan analis ekonomi Sigid Kusumowidagdo.

Seperti yang ditulis di akun facebooknya Kamis 6 Juli 2017.

Pemerintah Jokowi telah memutuskan untuk meindahkan ibu kota Ri ke Palangka Raya Kalimantan.

Kita ingat pemerintah Yunta militer Myanmar yang dipimpin Jendral Tan Swee tahun 2009 lalu memindahkan lbukota Myanmar Yangoon (dulu Rangoon) ke lota baru Naypyidaw istilah resminya Nay PyiTaw (KotaRaja) .

Ibukota baru itu dibangun selama 3 tahum mulai 2006. Alasan perpndahan itu karean penasehat pemimpin Yunta miliyter seorang Astrolog (ahli ilmu perbintangan) berpendapat ibu kota lama tidak baik posisinya yang menyebabkan Yunta militer dikalahkan dalam pemilu oleh peimpin oposis iAuang San Su Kyii. KIta tidak tahu apakah ada alasan seperi itu dengan perpindahan ibukota Jakarta.Lebih baik kita lihat dampaknya dari segi ekonominya.

Perpindahan akan dilakukan tahun 2018.Menurut proyeksi kementrian keuangan ekonomi Indonesia 2018 akan mengalam iDefisit Keseimbangan Primer dimana pemerintah harus menggunakan utang baru utuk mebayar utang yang sudah berjalan atau utang lama.Defisit itu diperkirkan antara Rp 50 s/d Rp 99 trilyun.Defisit kan sekitar 1,9 % sampai 2,3 dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan belanja negara mencapai Rp 2,204 Trilyun sampai Rp3,949 TrilyunIni belum dimasukkan jumlah biaya proyek perpindahann ibukota negra Apakah biaya untuk perpindahan itu sudah masuk di APBN 2018-2019.

Sampai saat ini biaya proyek perpindahan ibu kota belum pernah dibahas DPR RI dan rencana perindahan itu belum disetujui DPR-MPR.

Di Palangka Raya harus dibangun 35 gedung untuk Kementerian dan lembaga negara bukan kementerian yang berada dibawah menteri yang harus dibangun biaya .Biaya mencapai rata-rata Rp 50 milyar sampai Rp 1 Trilyun .juga pelu gedung DPR-RI dan perumajan bagi PNS, anggota P DPR-MPR.dan keluarganya..Pada tahun 2010DPR RI pernah mengajukan untuk tambahan gefung baru DPR seharga Rp 1,8 Trilyun (dengan gedung lama tetap dipakai) nelum lagi Gedung Mahkamah Agung atau Mahkamah konsitusi,kecuali tidak ikut pindah. Tetapi Apakah itetap di propinsi Jakarta. Ibu kata negara tanpa lembaga2 negara tinggi tidaklah akan sempurna.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pasti tahu kondisi keuangan negar tahun 2018.Mudah2an ia masih punya 'Common sense" (akal sehat) dan berani untuk mencegah pemborosan keungan negara untuk tujuan yang tidak rasional,apalagi jika sumber dananya dari utang negara.

Dari segi hitorispun perpindahan ibukota le Palangka Raya tidak mengikuti historical sense.. Republik Indonesia diplokamirkan di jakarta dan Konstitusi kita di lahirkan di Jakarta Mengapa harus pindah ke palangka Raya yang tidak punya nilai historis dalam perjuangan Republik ini Ini bukan untuk meremehkan Palangkaraya atau Kalimantan ,hanya mengikuti akal seha saja.

ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIK.in
Sumber Berita : https://www.facebook.com/sigid.kusumowidagdo/posts/1588375054520316
close
Banner iklan disini