Ajaib! Nama Setnov Mendadak Lenyap di Vonis E-KTP, Malah Muncul Pimpin Sidang UU Threshold


Republik.in ~ Deretan nama disebut majelis hakim turut menikmati uang korupsi proyek e-KTP. Hanya saja, nama-nama itu banyak yang berbeda dari apa yang dibeberkan jaksa KPK dalam surat tuntutan maupun dakwaan.

Termasuk nama Setya Novanto yang sebelumnya, dalam surat dakwaan dan tuntutan yang di layangkan Jaksa KPK, Setnov disebut-sebut menerima duit dari proyek e-KTP. Namun, majelis hakim dalam pertimbangannya tidak memasukkan nama Setnov sebagai pihak yang ikut terciprat aliran uang dari proyek e-KTP.

Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi dalam sidang putusan perkara korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto tidak menyebutkan bahwa ketua DPR RI, Setya Novanto ikut menerima duit dari pengadaan proyek e-KTP.

Dan secara ajaib Setya Novanto bisa muncul memimpin sidang paripurna RUU Pemilu setelah tiga pimpinan DPR walk out. Dia lalu langsung mengesahkan RUU Pemilu dengan presidential threshold 20 persen.

Setelah Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS walk out, berarti tersisa partai pendukung pemerintah plus Fahri Hamzah di ruang paripurna. Partai pendukung pemerintah mendukung opsi A, yang salah satunya berisi presidential threshold 20 persen.

Novanto kemudian menyatakan, secara aklamasi, "Dengan ini diputuskan hasil RUU pemilu mengambil paket A minus 1. Apakah dapat disetujui?" tanya Novanto dari mimbar paripurna, Jumat (21/7/2017).

"Setuju...." jawab anggota di sidang paripurna.

Berikut isi paket A:
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: sainte lague murni

Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangan pemerintah. Anggota Fraksi PDIP Aria Bima juga sempat menginterupsi.

"Apakah RUU Pemilu dapat disahkan jadi UU?" tanya Novanto.

"Setuju!" jawab anggota.
ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIK.in
Sumber Berita : berbagai sumber
close
Banner iklan disini