Lagi Bangkrut & Mintain Dana Haji, HUT RI 2017 Malah Undang Girlband Seksi Asal Korea


Republik.in ~ Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Badan Ekonomi Kreatif, memastikan peringatan Hari Kemerdekaan ke-72 digelar meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan rencananya bakal menghadirkan penampilan grup seksi asal Korea, Girls Generation.

Nantinya juga akan menggelar atraksi 300 drone di langit Monumen Nasional (Monas). Rangkaian acara ini juga sekaligus dalam acara countdown Asian Games tahun 2018.

Salah satu rangkaian peringatan, pemerintah akan menggelar atraksi 300 drone di langit Monumen Nasional (Monas). Rangkaian acara ini juga sekaligus dalam acara countdown Asian Games tahun 2018.

"Ada Raisa, Tulus, JFlow, Youtubers Indonesia. Nanti juga ada Girls Generation atau SNSD," kata Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/7).

"Nanti akan ada sebuah pertunjukan yang cukup luar biasa yaitu akan ada drone dari intel teknologi. Akan ada 300 drone berdemo di langit Monas dengan konfigurasi sangat kreatif," tambahnya.

Menurut Triawan, atraksi 300 drone ini akan sangat menyita perhatian. Dia mengaku atraksi drone ini akan menjadi kedua di dunia. Atraksi drone ini akan digelar pada tanggal 18 Agustus mendatang. Sebanyak 300 drone akan memulai atraksinya malam hari karena drone akan membentuk konfigurasi cahaya lampu.

"(Atraksi drone) akan menjadi atraksi yang sangat luar biasa karena baru dua kali diselenggarakan di dunia dan yang kedua kali di Indonesia Jakarta untuk memperingati countdown Asian Games 2018," ujarnya.

Defisit APBN Membengkak, Pemerintah Sibuk Cari Dana Tambahan

Ironisnya pagelaran seksi tersebut terjadi disaat pemerintah getol membahas penggunaan dana haji untuk proyek pembangunan infrastruktur.

Kondisi defisit negara yang nyaris tembus 3 persen kian memprihatinkan. Pasalnya, itu merupakan batas maksimal yang dibolehkan oleh Undang-Undang.

Menurut Yusril, pemerintahan Joko Widodo kini tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang. “Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru sehingga dana haji umat Islam mau digunakan,” kata dia.

Yusril mengatakan, penggunaan dana haji selama ini dilakukan antara lain untuk membeli sukuk dan surat utang negara, yang kesemuanya tentunya adalah utang negara. Pemerintah harus secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penggunaan dana haji. Karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya.

“Pemerintah seharusnya bicara dengan DPR, MUI dan ormas-ormas Islam sebelum memutuskan untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Yusril.

Oleh karena itu, Yusril menegaskan PBB sebagai partai berasas Islam dengan tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak. Apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut.


ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH www.REPUBLIK.in
Sumber Berita : berbagai sumber
close
Banner iklan disini