Mengejutkan! DPR: Pemerintah & Freeport Sama-sama Bermain, Kita Semua Dikelabui


Republik.in ~ DPR RI menemukan kejanggalan dalam proses negosiasi antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan pemerintah. Terutama terkait polemik perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtar Tompo, mengaku ada surat rekomendasi yang bertentangan dengan dua keputusan rapat pada tanggal 7 Januari lalu. Salah satu keputusan Komisi VII adalah melarang pemerintah untuk mengeluarkan izin ekspor konsentrat untuk PTFI karena perusahaan asal Amerika itu telah melanggar izin mereka yang tertuang dalam UU Minerba, juga pelanggaran kontrak karya 1991.

"Tapi pemerintah mengeluarkan surat tersebut sebagai jalan keluar agar PTFI bisa untuk tetap lanjut ekspor konsentrat. Dalam tenggang waktu 120 hari yang diberikan untuk proses negosiasi apakah tetap kontrak karya ataukan IUPK, ternyata ada surat rekomendasi persetujuan SK yang dikeluarkan pemerintah yang bertentangan dengan dua keputusan rapat Komisi VII," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/3).

Kejanggalan lain yakni surat tersebut keluar pada masa 120 hari PTFI dan pemerintah melakukan negosiasi. Hitung-hitungan politisi Partai Hanura ini, ada sekitar 60 hari lagi untuk melakukan negosiasi. Namun pemerintah malah ingin memperpanjang tenggat waktu tersebut.

"Terus ada lagi wacana dari 120 hari akan diperpanjang negosiasi ini menjadi enam bulan ke depan. Kalau ini jadi, berarti kita semua dikelabui. Saya anggap dua-duanya bermain, baik pemerintah dan Freeport untuk mengakali sejumlah regulasi yang melarang Freeport Indonesia sebagaimana keputusan Komisi VII untuk tidak memperpanjang rekomendasi ekspor," sesalnya.

Dia tambahkan, pada tanggal 16 Februari, PTFI mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat lagi. Bukan menolak, pemerintah malah langsung menyetujuinya dengan mengirimkan surat balasan pada tanggal 17 Februari.

"Tanggal 17 sudah disetujui oleh pemerintah dan surat ini baru saya dapatkan sekarang," jelasnya.

Mukhtar katakan, rakyat tidak tahu dalam "ribut-ribut" selama ini muncul surat permohonan dari PTFI ditandatangani oleh Chappy Hakim (mantan Predir) yang kembali meminta perpanjangan negosiasi enam bulan.

"Ini unik, 16 bersurat, tanggal 17 Januari oke, dijawab suratnya," ucap Mukhtar.
ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH
Sumber Berita : Rmol.co
close
https://t.me/republikin