Lho? Jutaan Meter Tanah Polri Belum Bersertifikat, Tanah FPI Bersertifikat Kok Diperkarakan


Republik.in ~ Seperti diketahui pertengahan Januari 2017 sempat Heboh Kasus Habib Rizieq Dilaporkan Terkait Kasus Tanah, dan diproses langsung oleh Kapolda Jawa Barat Ir­jen Anton Charliyan. Dan menambah deretan panjang kasus yang menimpa Habib Rizieq selain kasus penodaan Pancasila.

Salah satunya diberitakan di detik.com, sebagai berikut:

detik.com - Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan menyebut imam besar FPI Habib Rizieq Syihab dilaporkan terkait kasus tanah di Megamendung, Bogor. Polisi tengah menyelidiki kasus tersebut. Pihak FPI mengatakan seharusnya polisi mengecek terlebih dulu legalitas kepemilikan tanah tersebut.

"Intinya, kapolda ini (Anton) tanya dulu dong ke kapolda yang kemarin. Tanya ke Gubernur dulu. Tanya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jangan langsung mengeluarkan pernyataan," ujar juru bicara DPP FPI Slamet Maarif kepada detikcom, Rabu (25/1/2017).

Slamet menjelaskan tanah negara yang disebut oleh Kapolda Jabar tersebut adalah pesantren yang didirikan oleh Habib Rizieq. Legalitas dari pesantren itu sudah tercatat di badan hukum.

"Silakan saja diselidiki. Yang jelas pesantren yang beliau dirikan di Megamendung itu semua surat hukumnya sudah ada. Legalnya sudah ada. Semua sudah terpenuhi secara hukum" kata Slamet.

sumber: https://news.detik.com/berita/d-3405624/habib-rizieq-dilaporkan-kasus-tanah-fpi-legalitasnya-sudah-ada


Ironisnya Tanah Milik Polri seluas 83 Juta Meter Persegi Justru Belum Bersertifikat, meski sebagian sudah didirikan bangunan. Hal ini seperti diberitakan oleh aktual.com dan juga beberapa situs lainnya,

sumber: http://www.aktual.com/wow-83-juta-meter-persegi-tanah-milik-polri-belum-bersertifikat/

yaitu sebagai berikut:

Aktual.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku mendapat informasi bahwa 83 juta meter persegi tanah milik Polri yang berada di sejumlah wilayah tanah air belum memiliki sertifikat.

Demikian diungkapkan Kapolri usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil tentang pemberantasan mafia tanah, Jumat (17/3).

“Ini kami memohon kepada bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang agar diurus sertifikasinya,” ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Kata dia, tanah yang belum bersetifikat salah satunya milik Polda Sulawesi Tengah. Meski bangunannya sudah berdiri, namun hingga kini Mapolda setempat belum bisa ditempati lantaran belum memiliki sertifikat.

“Sertifikatnya belum ada, seperti Sulawesi Tengah. Sehingga belum bisa ditempati,” terang jenderal bintang empat jebolan Akpol 87′ itu.

Kemudian, sambung Tito, ada juga beberapa Sekolah Polisi Negara (SPN) milik beberapa Polda yang terhambat pembangunannya. Penyebabnya adalah belum mengantongi sertifikat tanah.

“Tanah dari masyarakat sudah diberikan, hibah dari masyarakat tapi belum disertifimasi. Jadi tidak bisa dilakukan pembangunan,” tandasnya.
ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH
Sumber Berita : aktual.com dan detik.com
close
https://t.me/republikin