Lah Kok? Pimpinan KPK Terancam Pidana Kurungan Satu Tahun


Republik.in ~ PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada 14 (empat belas) nama penerima aliran dana megakorupsi e-KTP yang telah mengembalikan uang hasil korupsi tersebut kepada KPK. Namun KPK menolak memberikan informasi nama-nama penerima aliran dana megakorupsi yang sudah mengembalikan tersebut kepada publik.

Apakah 14 (empat belas) nama-nama tersebut ada atau tidak ada diantara 38 (tiga puluh delapan) nama dan kelompok yang disebut KPK sebagai penerima aliran dana korupsi e-KTP dalam dakwaan di Pengadilan Tipikor (9/3) yang lalu juga tidak terkonfirmasi dari Pimpinan KPK.


Secara hukum pidana, mengembalikan uang hasil tindak pidana tidak menghilangkan perbuatan pidana yang bersangkutan. Artinya, mengembalikan uang hasil korupsi e-KTP tidak sedikitpun mengurangi apalagi sampai menghilangkan pertanggungjawaban pidana dari pelaku.

Merujuk kepada pasal 18 Ayat (1) huruf f UU 14/2008 tersebut, KPK sebagai Badan Publik yang mengelola dan menyediakan informasi yang menjadi hak publik dalam lingkup KPK, wajib menyediakan dan memberikan informasi kepada publik terkait empat belas nama-nama yang sudah mengembalikan uang korupsi e-KTP tersebut. Sekali lagi, informasi nama-nama yang sudah mengembalikan uang hasil korupsi bukanlah informasi yang dikecualikan dalam proses penegakan hukum sebagaimana ditentukan pasal 17 huuf a, melainkan informasi yang wajib dibuka ke publik berdasarkan pasal 18 Ayat (1) huruf f UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.



KPK Berpotensi Dipidana Kurungan Satu Tahun

Publik dapat mengajukan permintaan informasi, baik lisan maupun tertulis, kepada KPK tentang nama-nama yang sudah mengembalikan uang korupsi e-KTP berdasarkan UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan KPK wajib memberikan jawaban tertulis, baik jawaban itu berupa memberikan informasi empat belas nama-nama yang telah mengembalikan uang korupsi e-KTP tersebut maupun jawaban berupa alasan kenapa KPK tidak memberikan informasi empat belas nama tersebut. Intinya KPK wajib memberikan jawaban tertulis.


Penolakan KPK memberikan informasi akan menimbulkan sengketa informasi publik di Komisi Informasi, jika pihak yang berkepentingan membawanya ke Komisi Informasi sebagai sengketa informasi.

Komisi informasi akan melakukan mediasi antara KPK sebagai Badan Publik dengan pengguna informasi publik untuk mencari titik temu. Jika mediasi gagal, Komisi Informasi akan membuat putusan yang bersifat mengikat semua pihak secara hukum melalui proses ajudikasi non-litigasi. Dimana putusan ajudikasi non-litigasi Komisi Informasi tersebut, disamping mengikat juga final, jika para pihak tidak mengajukan banding ke Pengadilan Negeri dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Jika ada para pihak yang bersengketa mengajukan banding dan kasasi maka keputusan akhirlah yang inkrah dan bersifat mengikat dan final bagi pihak-pihak yang bersengketa. Putusan inkrah tersebut sifatnya wajib dilaksanakan.


Bagaimana jika KPK tetap tidak mau memberikan informasi empat belas nama-nama tersebut setelah putusan sengketa informasi publik tersebut inkrah? Pasal 52 UU 14/2008 menegaskan bahwa Badan Publik, termasuk KPK, yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik atas dasar permintaan sesuai UU Komisi Informasi Publik dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).


Tidak ada pilihan bagi KPK selain menyampaikan kepada publik informasi nama-nama penerima aliran megakorupsi megaproyek e-KTP yang sudah mengembalikan uang hasil korupsi mereka, kecuali pimpinan KPK siap untuk mendekam dibalik jeruji besi selama satu tahun.

 [***]

Penulis adalah Redaktur Khusus Kantor Berita Politik RMOL, Sekjen Community for Press and Democracy Empowerment (PressCode)
ADA BERITA UNIK DAN MENARIK SCROLL KE BAWAH
Sumber Berita : Rmol.co
close
https://t.me/republikin