Pakar Hukum: Presiden Jelas Langgar Hukum Karena Tak Berhentikan Ahok


Nasional ~ Pakar Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf menilai Presiden Joko Widodo telah melanggar undang-undang karena tak kunjung memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta secara sementara.

Hal tersebut ia ungkapkan dengan mengacu pada aturan Pasal 83 ayat 1,2 dan 5 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Di dalam aturan pasal tersebut sudah jelas kalau pemberhentikan sementara gubernur dilakukan oleh presiden. Kecuali kalau wali kota dan bupati baru wewenangnya Menteri Dalam Negeri,” ujarnya kepada Kriminalitas.com, Kamis (9/2/2017).

“Sehingga kalau presiden tidak menjalankannya, bisa dibilang melanggar. Dan untuk ini DPR harus tanya ke presiden, “Kenapa Ahok tidak diberhentikan sementara?” tegas Dosen Universitas Parahyangan, Bandung ini.

Seharusnya, menurut Asep, Ahok sudah diberhentikan dari posisinya sebagai orang nomor satu di Jakarta sejak perkara dugaan penistaan agama yang menjeratnya didaftarkan di pengadilan negeri dan statusnya ditingkatkan menjadi terdakwa.

“Ini otomatis begitu. Walaupun sudah lewat ya dia bisa diberhentikan sementara sekarang oleh presiden,” pungkasnya.

Pasal 83 berbunyi:
(1) Kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/ atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/ atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/ atau wakil bupati atau wali kota dan/ atau wakil wali kota.

Untuk diketahui, Ahok akan kembali menempati jabatannya sebagai gubernur pada Minggu (12/2/2017) mendatang. Pengembalian jabatan dari Soni Sumarsono ini dikarenakan masa cuti Ahok telah habis pada tanggal 11 Februari. Tercatat, Ahok mengajukan cuti selama empat bulan sejak 28 Oktober 2016 sampai 12 Februari 2017.


Sumber Berita : KRIMINALITAS.COM
close
Banner iklan disini