Nah loh, Dulu Ratu Atut Tersangka Langsung Diberhentikan, Kenapa Ahok Dibiarkan?


Nasional ~ Jika mengacu pada UU Pemda yang menyebut bahwa seorang kepala daerah yang berstatus tersangka harus diberhentikan sementara, maka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga seharusnya dinonaktifkan dari jabatan gubernur DKI Jakarta.

Hal tersebut ditegaskan oleh pakar hukum tata negara, Asep Warlan.

”Tapi Mendagri menafsirkan harus ada putusan, tapi hemat saya terdakwa, bukan inkrah. Contohnya, Ratu Atut (mantan gubernur Banten), tersangka diberhentikan, Ojang Sohandi (mantan bupati Subang) juga begitu,” katanya.

Ia menyebut seorang terdakwa diberhentikan sementara bukan dilihat dari kasus yang melilit, tapi status terdakwa dan dakwaannya. Hal serupa juga berlaku pada seorang tersangka, jika ancaman hukuman pidananya di atas lima tahun maka harus ditahan.

”Ahok kan dua pasal, ada empat tahun dan lima tahun. Itu ngotak-ngatik pasal, pasal mana digunakan,” ujarnya.

Asep menilai, status Ahok bergantung pada hakim, pasal mana yang akan digunakan. Sementara, Mendagri melihat dari dua aspek. Pertama, saat pilkada, seorang kepala daerah tidak boleh diberhentikan, agar pembangunan tidak berhenti. Kedua, Mendagri menyatakan menunggu vonis hakim terlebih dahulu.

”Ini tidak fair, diskriminatif. Lihat bagaimana Atut di Banten, Subang juga. Belum divonis sudah diberhentikan,” demikian Asep.


Sumber Berita : POJOKSATU.id
close
Banner iklan disini