Ini Instagram Bukan Milik Ustad Arifin Ilham


Nasional ~ Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar meminta pendataan ulama yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur, harus dicabut. Menurutnya, hal itu tidak dibenerkan Undang-Undang dan mengada-ngada jika hanya untuk mendapatkan data lengkap para ulama tersebut.

"Pendataan ulama oleh Polda Jawa Timur tidak perlu dilanjutnya, dicabut," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/1).

Bambang menilai bahwa pendataan ulama tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Kepolisian No 2 Tahun 2002. Di mana misalnya pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa polisi yang berkaitan dengan masyarakat (eksternal) kewenangannya adalah mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Wewenang 'mengawasi' tersebut dilakukan secara tidak langsung, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Intelijen kepolisian secara tertutup, tidak langsung ke sasaran," kata dia.

Belum lagi, sambung Bambang, pada dasarnya tugas pokok Kepala Biro SDM Polda adalah membantu Kapolda dalam membina polisi (internal), bukan justru berurusan dengan membina masyarakat. "Oleh karena itu jika polisi beralasan pendataan ulama dilakukan untuk memudahkan polisi mengundang ulama pada hari-hari besar Islam, hal itu tampak mengada-ada," tegas dia.

Jika hanya untuk undangan, tambah Bambang, bisa dilakukan dengan menggunakan surat undangan biasa. Kemudian bila menggunakan intel maka maka sifatnya hanya mendeteksi namun tidak mendata. "Karena itu pendataan ulama tidak perlu dilanjutkan. Polisi harus bekerja sesuai dengan wewenang yang diatur dalam undang-undang No 2 Tahun 2002," kata Bambang.


Sumber Berita : Aktual.Com
close
https://t.me/republikin