Bikin Bingung? Aksi 112: Polda Metro Melarang, Menteri Membolehkan


Nasional ~ Rencana aksi massa pada Sabtu, 11 Februari 2017, tampaknya tak bisa dicegah dan mengharuskan aparat keamanan turun tangan. Polda Metro Jaya menyatakan dengan tegas melarang unjuk rasa yang dikemas dengan nama long march 112 dari Tugu Monas ke Bundaran Hotel Indonesia itu. Sedangkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membolehkan dengan catatan pengunjuk rasa mematuhi aturan.


Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa Polda Metro melarang long march yang akan digelar sebagian umat Islam itu.  Alasannya, menurut Argo, sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 Pasal 6, penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban tidak diperbolehkan.

Jika aksi 112 tetap dilakukan, maka aparat dapat membubarkan dan pesertanya akan dijerat hukum. "Polda Metro Jaya kembali menegaskan kegiatan turun ke jalan pada 11 Februari dilarang," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 8 Februari 2017.

Bagaimana membubarkan massa yang sudah terlanjur turun ke jalan, Argo menjelaskan, aparat punya beberapa prosedur. Antara lain berkomunikasi dan berkoordinasi dengan penyelenggara. "Kami mempunyai cara bertindak, awalnya kami komunikasikan. Yang terpenting pada 11 Februari tidak diizinkan turun ke jalan."

Argo mengaku sudah mengkomunikasikan larangan ini kepada Polda lainnya untuk ikut mencegah massa datang ke Ibu Kota.  "Tititk kumpulnya di Masjid Istiqlal, lalu ke Monas dan berjalan kaki menuju Bundaran HI melewati Jalan Thamrin."

Adapum Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, mengatakan membolehkan aksi 112 yang dipelopori Front Pembela Islam(FPI) tersebut. "Kami tidak pernah melarang aksi, karena itu adalah hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan ada undang-undangnya. "Tapi kami mengarahkan agar aksi itu mengikuti aturan," ujar Wiranto di kantornya Rabu, 8 Februari 2017.


Wiranto mengingatkan, penanggung jawab aksi harus terlebih dahulu mengantongi persetujuan dari Kepolisian. "Tatkala polisi mempertimbangkan bahwa yang dilakukan ini jelas-jelas akan mengganggu kepentingan yang lain, tentu mereka bisa melarang. Ini berarti aksi tidak bisa dilakukan."


Sumber Berita : Tempo.co
close
Banner iklan disini